 |
| Sekolah Swasta Menjerit, ini Alasan Kenapa AKSeS Tolak Keras Metode Blended Learning Provinsi Banten |
RIWAYAT BANTEN - Maraknya perbincangan terkait rencana atau program PJ Gubernur Banten tentang penyelenggaraan metode hybrid atau blended learning dan penambahan kuota rombongan belajar (Rombel) untuk SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten ternyata menimbulkan banyak polemik.
Program hybrid atau blended learning adalah program pendidikan formal dengan metode pembelajaran kelas online atau daring.
Menanggapi hal tersebut Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten justru merasa kecewa, yang pada akhirnya ternyata konsep program blended learning dan penambahan kuota rombel SMA dan SMK Negeri dianggap akan membuat Sekolah Swasta SMA dan SMK di Provinsi Banten gulung tikar.
Darmanto selaku Sekretaris Umum AKSeS Provinsi Banten mengatakan bahwa sebenarnya Asosiasi Kepala SMA Swasta Provinsi Banten juga sangat mendukung program hybrid atau blended learning ini.
Karena AKSeS pun sadar, bahwa memang metode hybrid atau blended learning adalah sebuah tuntutan dari perkembangan zaman.
"Kami menyadari bahwa pelaksanaan metode hybrid atau blended learning atau metavers itu bagian daripada transformasi pendidikan, bagian dari tuntutan perkembangan dunia modern, juga harus diimbangi oleh dunia pendidikan, dengan ditunjang sarana teknologi yang modern pula tentunya," ungkap Darmanto ketika dihubungi Riwayat-Banten.com Jumat, 9 Juni 2023.
Darmanto juga mengatakan bahwa oleh karena tuntutan zaman itulah lembaga pendidikan juga harus siap memposisikan diri agar lembaga pendidikan tidak mengalami ketertinggalan.
"Kami menyadari bahwa perkembangan ini setiap saat, setiap waktu terus berubah maka bagi dunia pendidikan jika tidak mau beradaptasi dengan perubahan itu akan mengalami ketertinggalan," jelasnya.
Namun disamping itu Darmanto mengatakan bahwa ada metode yang kurang tepat dalam program pembelajaran hybrid atau blended learning, sehingga membuat semua kepala Sekolah Swasta SMA dan SMK sangat kecewa dan menjerit.
"Ada satu kekecewaan yang sangat luar biasa dan membuat sekolah-sekolah swasta di Banten ini menjerit dengan konsep rencana kebijakan Gubernur ini, yaitu dengan menambah kuota dan rombongan belajar pada Sekolah Negeri, inilah yang membuat kami tersakiti," ujarnya.
Oleh karena itulah AkSeS menolak keras konsep pembelajaran hybrid atau blended learning jika akan dimanfaatkan sebagai alat untuk menambah kuota rombongan belajar pada SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten
AKSeS memahami bahwa bukan tanpa alasan PJ Gubernur Banten ingin menambah kuota rombongan belajar SMAN dan SMKN yang ada di Provinsi Banten.
Yaitu untuk mengejar ketertinggalan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Banten, yang pada saat ini mencapai 69,22 persen dan berada di tingkat 16 dari 33 Provinsi.
Kemudian alasan selanjutnya adalah, karena tidak tertampungnya pendaftaran siswa ke SMAN dan SMKN di Provinsi Banten.
Yang kemudian dianggap perlu untuk melakukan pembelajaran hybrid atau blended learning di Provinsi Banten.
Darmanto mengatakan bahwa, jika alasan PJ Gubernur Banten adalah tidak tertampungnya pendaftaran siswa ke SMAN dan SMKN, kenapa tidak memperdayakan Sekolah Swasta.
"Di samping Sekolah Negeri itu ada Sekolah Swasta, jika memang tidak tertampungnya siswa oleh Sekolah Negeri, kenapa tidak memperdayakan Sekolah Swasta? Karena swasta juga sama halnya, yaitu aset negara dan aset Provinsi Banten," ungkapnya.
Jika hal itu terjadi, AKSeS menganggap bahwa ibaratkan politik belah bambu, seolah-olah Sekolah Negeri diangkat ke atas dan Sekolah Swasta diinjak ke bawah.
"Jangan memakai politik belah bambu, yang satu diangkat ke atas dan yang satu diinjak ke bawah, ini yang membuat AKSeS Provinsi Banten menolak keras penambahan kuota dan rombongan belajar untuk SMA Negeri dan SMK Negeri dalam penerimaan siswa baru," tegas Darmanto.
Darmanto mengungkapkan bahwa masih banyak cara untuk meningkatkan APS di Provinsi Banten.
"Pemberlakuan belajar hybrid atau blended learning bukan satu-satunya cara untuk menaikkan APS, masih banyak cara untuk meningkatkan APS di Provinsi Banten," lanjutnya.
Itulah alasan Asosiasi Kepada SMA Swasta Provinsi Banten menolak metode program pembelajaran hybrid atau blended learning SMAN dan SMKN di Provinsi Banten.
"Akses menerima dan memahami pembelajaran hybrid atau blended learning, namun AKSeS menolak keras penambahan kuota dan rombongan belajar SMA Negeri dan SMK Negeri." Tegas Sekum AKSeS Provinsi Banten. (Red)